TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap data realisasi subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Menurut dia hingga akhir Maret 2023, APBN yang telah digunakan untuk menyalurkan subsidi energi sebesar Rp 24,5 triliun.
“Baik berupa subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG Tabung 3 kilogram, maupun listrik,” ujar dia dalam konferensi pers virtual APBN Kita pada Senin, 17 April 2023.
Sementara subsidi non-energi telah terealisasi sebesar Rp 13 triliun. Dana tersebut digunakan untuk memberikan subsidi bunga KUR, PSO Perkeretaapian, bantuan uang muka perumahan, dan imbal jasa penjaminan.
Sri Mulyani juga menjelaskan dari sisi transfer ke daerah (TKD), hingga akhir Maret 2023 telah tersalur sebesar Rp 171,4 triliun (21,0 persen pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu (turun 2,9 persen year on year/ YoY).
“Hal ini disebabkan masih menunggu penyampaian syarat penyaluran dari pemerintah daerah dalam hal penyaluran Dana Alokasi Umum atau DAU (khususnya DAU earmarked), Dana Alokasi Khusus atau DAK non-Fisik, dan Dana Insentif Fiskal,” ucap Sri Mulyani.
Namun demikian, bendahara negara menuturkan, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif. Hal itu didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil atau DBH yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba 2023.
Selain itu, penyaluran DAK Fisik juga lebih tinggi karena sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) memulai pelaksanaan DAK fisik lebih cepat dari tahun sebelumnya. Serta didukung dengan simplifikasi Juknis dan Jukops DAK fisik yang digabungkan dalam satu Perpres (Perpres 15 tahun 2023).
“Penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran,” tutur Sri Mulyani.
Baca juga: Istana Klarifikasi Pidato Jokowi di Jerman: Penutupan Seluruh PLTU pada 2050, Bukan 2025
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Recent Comments