TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Penguruan Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M. Abdullah Syukri menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar. Menurut dia sebaiknya pemerintah mengkaji ulang terkait rencana tersebut karena situasi perekonomian masyarakat hari ini tidak sepenuhnya siap dengan kebijakan tersebut.
“Seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran” kata Abe.
PB PMII, dia melanjutkan, meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM, karena jelas semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh maupun masyarakat marjinal. Selain itu, meminta pemerintah mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat.
“Kami seluruh kader PMII se-Indonesia, senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” tutur dia.
Terakhir Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mungkin akan mengumumkan kenaikan harga pekan depan. Menurut dia kenaikan harga pertalite dan solar dilakukan lantaran pemerintah telah memberi subsidi yang besar untuk energi hingga membebani APBN begitu kuat.
“Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana kenaikan harga ini,” ujar Luhut di Universitas Hasanuddin, Makassar, seperti dikutip dalam video YouTube pada Jumat, 19 Agustus 2022.
Luhut berujar presiden sudah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mungkin mempertahankan besarnya subsidi energi. Sebab, menurutnya harga BBM di Indonesia–salah satunya yakni harga Pertalite–adalah yang termurah. “Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban APBN yang besar kita,” ucapnya.
MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Recent Comments