CURAH hujan yang tinggi menyebabkan kurang optimalnya hasil panen padi di dalam negeri. Karenanya, opsi untuk melakukan impor dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
Kepala Departemen Ekonomi dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B. Hirawan menyatakan, kebijakan impor sejatinya merupakan opsi situasional. Ketika terjadi kekurangan pasokan, maka langkah tersebut ditempuh.
Namun di lain sisi langkah tersebut juga mengindikasikan ada permasalahan dari sisi produktivitas. “Jadi yang perlu di-challenge adalah sejauh mana pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta kementerian dan lembaga negara terkait, mampu menjaga pasokan pangan di dalam negeri dengan tidak mengorbankan kesejahteraan petani nasional,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/12).
Apalagi bila merujuk data dari Bank Dunia, harga beras di Indonesia menjadi yang paling mahal di ASEAN dalam 10 tahun terakhir. Hal ini, kata Fajar, perlu ada pembenahan secara masif dari sisi produksi, distribusi, hingga beras itu sampai ke tangan konsumen.
“Langkah strategis yang paling efektif adalah pembenahan yang masif dari semua lini dan Bapanas harus segera melakukan gebrakan terkait hal tersebut,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Bulog ditugaskan oleh pemerintah untuk mengimpor beras hingga 500 ribu ton sampai akhir Februari 2023. Dalam tahap pertama, Bulog telah mendapatkan izin impor beras sebanyak 200 ribu ton hingga 31 Desember 2022.
Adapun jumlah beras impor yang masuk pada Jumat (16/12) di Pelabuhan Tanjung Priok berkisar 5.000 ton asal Vietnam. Thailand dan Pakistan juga menjadi negara yang akan diimpor berasnya oleh Bulog pada tahap pertama.
Impor yang ditugaskan kepada perusahaan pelat merah itu nantinya akan masuk ke gudang dan menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Nantinya beras impor itu bakal dikeluarkan pada saat terjadi kekurangan pasokan atau gejolak harga di dalam negeri. (OL-8)
Recent Comments