Deretan Kasus Hukum yang Menjerat Pejabat Pajak dalam 2 Tahun Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta – Kasus hukum yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) atau disingkat pejabat pajak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Salah satu kasus terbaru yang sedang ramai diperbincangkan adalah kasus penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, terhadap anak petinggi GP Ansor yang bernama David. 

Dugaan penganiayaan tersebut mengundang perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap gaya hidup mewah anak Rafael yang kerap mengendarai moge Harley dan mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon. 

Sorotan terhadap Rafael Alun Trisambodo semakin membesar ketika Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diajukan tidak mencantumkan dua kendaraan mewah tersebut. Atas hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan pernyataan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Surat pemanggilan telah diterbitkan dan pemeriksaan dilakukan pada hari yang sama. 

Kasus ini bukanlah yang pertama kali menimpa pejabat pajak di Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa kasus lain yang menyeret pegawai pajak dan menjadi sorotan di masyarakat. 

Berdasarkan beberapa sumber, berikut adalah 5 kasus hukum yang melibatkan pejabat pajak Kementerian Keuangan dalam 2 tahun terakhir: 

1. Kasus Suap Proyek Strategis Nasional 
   Pada tahun 2021, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait proyek strategis nasional. Neilmaldrin diduga menerima suap dari pengusaha untuk mempermudah pengurusan pajak. 
2. Kasus Korupsi Pajak Reklame 
   Mantan Kepala Bidang Pajak Reklame pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ananda Faturrahman, ditangkap oleh KPK pada tahun 2021 terkait kasus korupsi pajak reklame. Ananda diduga menerima suap dari pengusaha reklame untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. 
3. Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan Umum 
   Pada tahun 2020, Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan, Agus Suryana, ditangkap oleh KPK terkait kasus korupsi pajak penerangan jalan umum. Agus diduga menerima suap dari pemilik perusahaan penerangan jalan untuk mengurangi pajak. 
4. Kasus Suap Pajak PT Wahana Makmur Sejati 
   Mantan Kepala Seksi Pelayanan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Riau, Dedi Syahputra, ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2020 terkait kasus suap pajak PT Wahana Makmur Sejati. Dedi diduga menerima suap dari pemilik perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. 
5. Kasus Suap Pajak di Bali 
   Pada tahun 2020, dua petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar, I Made Oka Masagung dan I Wayan Agus Saputra, ditangkap oleh KPK terkait kasus suap pajak. Keduanya diduga menerima suap dari pengusaha restoran di Bali untuk mempermudah pengurusan pajak.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan menyalahi hukum oleh pejabat pajak tentunya tidak dapat dibiarkan. 

Oleh karena itu, tindakan tegas dan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang sangat diperlukan agar para pejabat pajak dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan memenuhi kepercayaan masyarakat. 

LHKPN yang akurat dan transparan juga perlu diwajibkan untuk semua pejabat negara, termasuk pejabat pajak, guna mencegah terjadinya tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

HARIS SETYAWAN
Pilihan editor : Daftar Harga Moge Bekas yang Dijual di Toko Online Setelah Kritik Moge Pejabat Pajak

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.